Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.
Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama
This courtroom is the higher different in settling work related disputes. The opposite alternatives are work conciliation, arbitration and mediation. This courtroom also acts given that the registrant on the settlement arrived at utilizing the other signifies (to provide executory ability).
He can be considered by several because the figure accountable for the Tanjung Priok incident (the assault with a mosque congregation) plus the mysterious shootings in the eighties when hundreds of people who were thought of criminals had been located dead over the streets. Inside of a federal government posture, besides serving as ABRI Commander in 1983-1988, he also served as Minister of Defense and Stability as well as Commander of KOPKAMTIB.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup Di Sini lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
There's state court of very first instance in Just about every district and municipalities that promotions with civil and felony cases involving Indonesian or overseas citizens. Industrial Relations Dispute Courtroom
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
” (an intelligence agent who only can frighten the public by exhibiting their identities) however hooked up to our intelligence agents must change.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.
Conscious of the constraints of their military services inside the encounter of the Dutch aggression, the men and women and government of Indonesia chose to combat international threats into the country's independence. Therefore, in 1947, the Folks's War Doctrine where all the strength of the countrywide armed forces as well as community and sources have been deployed to confront the Dutch aggression, was formally implemented inside the army and the broader armed forces as the countrywide armed forces tactic.
Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.